klasifikasi kenyataan sosial, dan perspektif dominan dalam sosiologi

Faktor Penyebab Konflik

1).Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

2).Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

3).Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

4).Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.
Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehiodupan masyarakat yang telah ada.

Jenis-Jenis Konflik                                                    

Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam :

• konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (role))

• Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).

• Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).

• Koonflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara)

• Konflik antar atau tidak antar agama

• Konflik antar politik.

Akibat Konflik

Hasil dari sebuah konflik adalah sebagai berikut :

• meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (ingroup) yang mengalami konflik dengan kelompok lain.

• keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai.

• perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga dll.

• kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia.

• dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.

Para pakar teori telah mengklaim bahwa pihak-pihak yang berkonflik dapat memghasilkan respon terhadap konflik menurut sebuah skema dua-dimensi; pengertian terhadap hasil tujuan kita dan pengertian terhadap hasil tujuan pihak lainnya. Skema ini akan menghasilkan hipotesa sebagai berikut:

• Pengertian yang tinggi untuk hasil kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

• Pengertian yang tinggi untuk hasil kita sendiri hanya akan menghasilkan percobaan untuk “memenangkan” konflik. Pengertian yang tinggi untuk hasil pihak lain hanya akan menghasilkan percobaan yang memberikan “kemenangan” konflik bagi pihak tersebut

Stuktural Konflik dan Implikasinya Terhadap Pendidikan

Memahami Marx menegani startifikasi sosial tidak lain harus melihat teori klas yaitu “Sejarah peradaban umat manusia dari dahulu sampai sekarang adalah sejarah pertikaian dan konflik antar klas.” Marx selalu melihat bahwa hubungan manusia terjadi dari adanya hubungan posisi masing-masing terhadap sarana produksi. Marx berkeyakinan bahwa posisi dalam struktur sangat mendorong dalam upaya memperbaiki nasib mereka dengan ditunjukkan adanya klas borjuis dan klas buruh.

Dari penjelasan tersebut menurut sosiolog pendidikan beraliran Marxian menawarkan bahwa masalah pertentangan klas menjadi objek kajia (pendidikan). Dari mereka ada poin-poin yang diajukan, pertama bahwa pendidikan difokuskan pada perubahan yang dibangun dan tumbuh tanpa adanya tekanan dari klas dominan atau penguasa, yaitu dengan perubahan akan penyadaran atas klas dominan. Kedua pendidikan diarahkan sebagai arena perjuangan klas, mengajarkan pembebasan, kesadaran klas, dan perlawanan terhadap kaum borjuis. Masyarakat Pendidikan Prioritas Kebijakan Strategi Perencanaan

1. Konflik dan eksploitasi

2. Kekuasaan dan kekuatan untuk

3. Memelihara tertib sosial

4. Perjuanagan terus menerus antara kelompok dominan dan subordinat

5. Pendidikan sebagai kepanjangan kekuatan kelompok dominan

6. Memutuskan hubungan antara organisasi /struktur sekolah dan kekuatan ekonomi

7. Pendidikan terciptakan terti social yang hirarkis

8. Pengembagan kesadaran dan perlawanan diajarkan di sekolah

9. Ubah struktur sekolah/ kerja/ masyarakat

10. Bebaskan kurikulum dari ideologi dominas

11. Kembangkan pendidikan sebagai embebasan

Dalam teori konflik ini begitu jelas dominasi kaum Borjuis pemegang kendali dan kebijakan, mereka dengan gampang memperoleh status sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh ditahun 90-an ada sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa selama tahun 90-an kebelakang teryata pendidikan ditentukan o leh status ekonomi para orangtua. Sehingga paling tidak fakta bahwa teori konflik berlaku di Indonesia.

Di dalam buku “Sosiologi Pendidikan” juga disebutkan bahwa kelas bawah tidak akan sama memperoleh pendidikan di banding dengan klas menegah dan atas, sebagai misal pembelajaran yang pernah dimiliki oleh klas tengah tidak akan pernah dimenegrti oleh klas bawah, karna adaya perbedaan pengalaman yang dia daaptkan. Kedua, dalam realitasnya klas bawah tidak akan semudah memperoleh pendidikan dibading klas menengah yang dengan gampang tanpa alih-alih taggung jawab lain dalam mempeolehnya. Ketiga, realitas Negara bahwa segala pengetahuan ditentukan oleh penguasa, karenanya klas proletar yang notabenya sebagai objek dari kebijakan mendapatkan keilmuan tidak sesuai dengan fakta yang ada, sekaligus merupakan bukan termasuk bukan bagain dari keinginan siswa dan keahliannya.

Kebijaksanaan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Struktural Konflik
Upaya-upaya masyarakat dalam meredam benturan di dalam masyarakatnya seringkali dihargai sebagai sebuah kebijaksanaan yang harus dihargai. Seringkali muncul asumsi bahwa di dalam setiap kebijaksanaan yang dibuat terdapat nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan dalam masyarakat dan oleh karenanya hal tersebut selayaknya dilestarikan. Namun tersirat, di dalam dinamika kehidupan masyarakat seringkali ditemui fakta adanya gurat-gurat kekecewaan dari mereka yang terpangkas hak-haknya. Meski secara realita tidak menunjukkan adanya sebuah masalah, namun dalam realita seringkali muncul lisan yang menyinggung ketidakpuasan terhadap apa yang diperoleh. Kondisi tersebut menempatkan mereka berada dalam posisi berlawanan, berhadap-hadapan dengan konsensus masyarakat secara keseluruhan.

Keadaan demikian dapat dimaknai dalam dua hal. Pertama, potensi konflik sudah masuk dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan keadaan yang disebut “normal” dalam masyarakat, kualitas hubungan antar masyarakat menurun dan muncul pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat. Makna kedua adalah telah terjadi konflik laten. Kelompok-kelompok dalam masyarakat berdiri karena adanya pertentangan wacana dan pandangan dalam melihat sebuah isu. Untuk memahami realitas tersebut menarik untuk membawanya dalam bahasan strategi konflik guna merumuskan kebijaksanaan dalam arti yang sebenarnya.

Pruitt and Rubin (2004) menyebutkan adanya lima stategi yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik, yaitu contending (menyerang),yielding (mengalah), problem solving, withdrawing(menarik diri) dan inaction(diam). Ketika diambil sebagai kesepakatan, strategi apa yang diambil oleh masyarakat yang seharusnya menerima bantuan dan oleh mereka yang memperjuangkan bantuan atas nama keadilan dalam arti sempit? Contending dijelaskan sebagai sebuah usaha memperjuangkan haknya dengan jalan memaksakan kehendak kepada pihak lain, asumsinya ketika konflik berakhir hanya akan ada satu pemenang.

Yielding merupakan satu keputusan mengalah dalam sebuah konflik, namun hal tersebut bukan berarti menyerah, melainkan mengulur waktu untuk memperoleh sebuahproblem solving yang lebih menguntungkan bagi semua pihak. Withdrawing daninaction berada dalam satu garis dimana salah satu pihak melakukan penghentian dalam aksi, namun bedanya adalah strategi pertama bersifat permanen, sementara yang kedua tetap membuka kemungkinan untuk mencari alternatif pemecahan masalah. Dalam kasus distribusi bantuan, mereka yang mendapatkan prioritas adalah orang yang tidak mampu secara material maupun intelektual. Kondisi tersebut membatasi akses dan peluang mereka untuk berjuang melalui caracontending. Asumsinya, wilayah diskusi dan penguasaan sumber daya akan dikuasai oleh mereka yang mempunyai kemampuan material dan intelektual lebih baik. Apalagi secara kuantitatif terdapat perbedaan yang signifikan antara mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan dengan mereka yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Menarik diri atau diam juga bukan merupakan pilihan karena menafikkan hak yang seharusnya mereka terima.

Problem solving pada akhirnya menjadi pilihan walau sebenarnya tidak berjalan dengan adil bagi mereka. Penguasaan forum sebagaimana disebutkan diatas pada akhirnya memaksa mereka untuk menerima keputusan yang “adil” untuk memuaskan kepentingan semua pihak. Adanya gejolak laten yang muncul di masyarakat hendaknya dipahami bahwa kesepakatan-kesepakatan yang muncul selama ini seringkali merupakan bentuk serangan, strategicontending dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan yang diperoleh pemerintah. Demi memperoleh hak yang mereka inginkan, legitimasi forum warga digunakan untuk mengalahkan penerima bantuan yang seharusnya.

Setiap kebijakan adalah pilihan untuk memperoleh tujuan tertentu. Dalam kasus distribusi bantuan, adanya prioritas merupakan bentuk yang dipilih karena terdapat disparitas dalam kerugian. Kebijaksanaan dalam arti yang sebenarnya adalah sikap menerima atas pilihan-pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Diimplementasikan dalam tindakan yang lebih jauh adalah secara bersama-sama mengawasi kebijakan yang diambil tersebut agar tidak terdapat penyelewengan di dalamnya. Tulisan ini masih merupakan sebuah abstraksi dari banyaknya konflik yang tersimpan di dalam masyarakat. Dengan melihat setiap gejolak yang terjadi hendaknya masyarakat lebih bijak menyikapi tindakan-tindakan dan kepekakatan yang diambil. Konflik tidak selalu perlu untuk dimaknai sebagai fenomena negatif, dan melakukan pengelolaan/managemen konflik terkadang justru akan memberikan sebuah nilai positif bagi masyarakat.

Di dalam pengelolaan konflik terdapat dimensi pembelajaran dan kesadaran. Hal tersebut dipengaruhi penekanan managemen pada proses yang dibangun, bukan pada hasil yang ingin dicapai. Kesadaran paling utama yang muncul adalah perubahan pandangan terhadap nilai-nilai keadilan dan memunculkan sifat anti kekerasan. Keadilan, sebagai sebuah prinsip yang dijunjung tinggi oleh masyarakat hendaknya dimaknai sebagai sebuah ketaatan pada komitmen dan aturan main yang disepakati dalam penyelesaian permasalahan. Namun proses tersebut harus bersifat tidak membelenggu, bahkan menekan kelompok masyarakat yang lain. Harus bersifat melindungi, memberdayakan dan membebaskan kesadaran sosial tanpa menghilangkan prinsip hukum untuk keadilan.

Dengan berbagai macam forum di masyarakat yang memungkinkan adanya komunikasi rutin, diharapkan masyarakat akan terus terbiasa dalam sebuah dialog yang mengedepankan perdamaian dan kemanusiaan. Kebijaksanaan masyarakat, sebagai sebuah modal sosial pembangunan hendaknya tidak lagi dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh keuntungan sepihak dan mengalahkan nilai-nilai positif social capital.

Definisi Konflik

 “De Dreu dan Gelfand (2008) menyatakan bahwa conflict as a process that begins when an individual or group perceives differences and opposition between itself and another individual or group about interests and resources, beliefs, values, or practices that matter to”. Dari definisi tersebut tampak bahwa konflik merupakan proses yang mulai ketika individu atau kelompok mempersepsi terjadinya perbedaan atau opisisi antara dirinya dengan individu atau kelompok lain mengenai minat dan sumber daya, keyakinan, nilai atau paktik-praktik lainnya.

Robbins (2001) menyebut konflik sebagai a process in which an effort is purposely made by A to offset the efforts of B by some form of blocking that will result in frustrating B in attaining his or her goals or furthering his or her interests. Dalam definisi ini tampak bahwa konflik dapat terjadi ketika usaha suatu kelompok dihambat oleh kelompok lain sehingga kelompok ini mengalami frustrasi. Kondalkar (2007) yang mengutip pendapat Thomas menyatakan bahwa konflik sebagai process that begins when one party perceives that another party has negatively affected something that the first party cares about. Proses konflik bermula ketika satu partai mempersepsi bahwa partai lain memiliki afeksi (perasaan) negatif.

Kondalkar (2007) juga melanjutkan bahwa conflict “as a disagreement between two or more individuals or groups, with each individual or group trying to gain acceptance of its views or objective over others. Dari pendapat ini Kondalkar melihat bahwa konfil merupakan ketidaksetujuan (disagreement) antara dua atau lebih individu atau kelompok yang mana masing-masing individu atau kelompok tersebut mencoba untuk bisa diterima pandangannya atau tujuannya oleh individu atau keompok lain.

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu hasil persepsi individu ataupun kelompok yang masing-masing kelompok merasa berbeda dan perdebaan ini menyebabkan adanya pertentangan dalam ide ataupun kepentingan, sehingga perbedaan ini menyebabkan terhambatnya keinginan atau tujuan pihak individu atau kelompok lain.

 Disebuah pinggiran Jakarta dengan sekelompok remaja laki-laki tumbuh dan menjalin persahabatan yang kuat. Mereka adalah Ale (Fathir Muchtar), Jarot (Vino G. Bastian), Lukman (Dion Wiyoko), Sadat (Ali Syakieb), dan Jago (Dallas Pratama). Ale adalah sosok yang paling menonjol di antara mereka. Jiwa pemimpinnya sangat kentara sekali. Sementara Jarot adalah sosok yang paling tidak banyak omong dan tertutup.

Suatu peristiwa dalam sebuah pertandingan sepak bola yang berakhir dengan keributan. Pada saat itu Ale tampak terdesak karena lawannya menggunakan pisau. Mereka semua berusaha membantu Ale. Sampai akhirnya Jarotlah yang berhasil melumpuhkan lawan dan tanpa diduganya pisau itu tertancap ditubuh lawan, rubuh bersimbahkan darah, dan mati. Seketika semua diam dan kemudian kabur meninggalkan Jarot seorang diri yang berdiri terpana tidak percaya.

Persahabatan yang sudah mereka jalin eratpun teruji. Jarot harus mengalami pengalaman pahit di penjara seorang diri. Tidak ada seorang sahabatpun yang memperdulikannya. Perasaan sakit hati dan terkhianati mengubah Jarot menjadi lelaki yang keras. Keputusannya setelah keluar dari penjara untuk bergabung di kelompok Naga Hitam membuatnya jadi berseberangan dengan kelompok Ale. Karena kelompok Naga Hitam adalah musuh besar kelompok Ale.

Intrik demi intrik pun semakin rumit. Terlebih lagi ketika Jarot menjalin cinta lamanya kembali secara diam-diam dengan Aisya (Fanny Fabriana), adik Ale. Keputusan Jarot ini dianggap membahayakan bagi kedua kelompok yang berseteru

Disini study kasus yang diambil oleh kelompok kami mengenai konflik yang terjadi karena perselisihan kelompok, yang kami ambil dari film Srigala Terakhir yang mana di dalam film tersebut menceritakan tentang geng-geng anak muda ibu kota yang saling berselisih guna menentukan kekuasaan wilayah yang mereka kuasai sebagai simbol sebuah harga diri dan kehormatan. Konflik di picu oleh rasa emosi, ingin menang sendiri dilatarbelakangi dendam antar wilayah yang mempertahuhkan kehormatan mereka sebagai pemuda jalanan ibu kota.

---